Beranda Hukum Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), Yang Kontroversial

Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), Yang Kontroversial

0

“Masih seputar RUU HIP”

Oleh : Djafar Badjeberg

Dalam situasi pandemik covid 19 kita semua dikagetkan muncul-nya Rancangan Undang-Ubdang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Istilahnya,  tidak ada hujan tidak ada panas serta hampir tidak ada pemberitaan di media masa tiba-tiba kita dikagetkan RUU HIP muncul. Meskipun agak tertutup oleh DPR RI, berita ini tersiar di media massa dan media sosial.

Penulis salah satu orang tercepat merespon RUU ini dan mengingatkan  semua pihak bahwa RUU ini mengandung kerawanan, mengganggu stabilitas negara karena berpotensi membuka luka lama.

Baca juga : /benarkah-orang-magek-itu-panjua-penjual-anak/

RUU yang di prakarsai oleh Baleg DPR ini mungkin maksudnya baik, akan tetapi tidak dilihat, dikaji dan ditela’ah secara holistik bagaimana proses lahirnya Pancasila dan bagaimana kedudukan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosifis negara. Dimana setiap materi muatan peraturan-perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

Perlu diketahui, Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar 1945. 

Baca juga : /jokowi-terbitkan-pp-no-27-tahun-2020-tentang-pengelolaan-sampah-spesifik/

Bahwa pasal 3 ayat 1 Undang-Undang no.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU no.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ‘Hukum Dasar’ dalam peraturan perundang-undangan”.

Penempatan Pancasila sebagai ‘Sumber Dari Segala Sumber Hukum’ Negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.

Baca juga : /ventilator-karya-putra-putri-indonesia-akan-segera-di-produksi-secara-massal/

Dalam teori Hans Nawlasky terdapat  jenis dan tingkatan suatu aturan “Staatsfundamentalnorm (norma fundamental) negara/sumber hukum, contohnya Pancasila”.

Kemudian yang berikutnya, “Staatsgrundgesetz (aturan dasar/aturan pokok negara, yaitu UUD), kemudian formal gesetz (undang-undang), dan yang terakhir Verordnung & Autonome (peraturan pelaksanaan , PP, Perda). 

Sesuai pasal 2 UU no.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah  dengan UU no. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber Hukum Negara”.

Baca juga : /menkes-terbitkan-permen-tentang-protokol-kesehatan-bagi-masyarakat-di-tempat-dan-fasiltas-umum/

Jika dikaitkan dengan teori Hans Nawlasky diatas tadi, letak Pancasila ada pada tataran Staatsfundamentalnorm  (norma fundamental negara / Sumber Hukum). Meskipun presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam menunda pembahasan RUU HIP ini, banyak kalangan menghendaki agar  RUU HIP tidak dilanjutkan alias distop saja, tidak dibahas lagi antara DPR RI dan Pemerintah.

Sebab bisa menghabiskan energi bangsa, saling menyalahkan, saling tuduh, saling ngejek, saling unjuk kekuatan, hal itu sudah bisa dilihat dalam satu minggu terakhir ini bagaimana anak bangsa yang tidak setuju dengan RUU HIP, tentunya terlalu mahal harga sebuah persatuan bangsa bila terkoyak dengan sebuah RUU yang lebih banyak mudharatnya.

Baca juga : /batik-tulis-sampang-dari-madura-menembus-pasar-dunia-part-ii/

Olehnya biarkan Pancasila yang sudah ada sejak 1 juni 1945. Tidak usah diutak atik,diobok-obok, didegradasi, dikaburkan dan ditafsirkan .

Kedudukan Pancasila sudah begitu makom dan pakem-nya  !!

Penulis adalah anggota MPR RI 1987-1992, wakil Ketua Umum DPP Hanura Bidang Ideologi dan Politik dan Majelis Pakar DPP Parmusi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here