Beranda Kolom Menggapai Kekuasaan Dengan Membuang Etika ke Tong Sampah Akan Menimbulkan KKN Gaya...

Menggapai Kekuasaan Dengan Membuang Etika ke Tong Sampah Akan Menimbulkan KKN Gaya Baru

0

Oleh : Kasra Scorpi

Nicollo Machiavelli ilmuwan politik dari Italia ini dicela oleh banyak orang dengan sebutan sebagai bajingan tak bermoral, karena dia mengatakan bahwa untuk menggapai dan mempertahankan kekuasaan boleh dilakukan dengan berbagai cara walaupun dengan cara curang.

Tetapi dia juga dipuji oleh banyak orang lain sebagai seorang realis yang keras kepala dan berani menggambarkan politik di dunia sebagaimana adanya.

Dia berujar, kekuasaan harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang etika ke tong sampah. Ternyata petuah Marchiavelli itu masih lenggeng sampai sekarang, sering dilakukan politisi dengan cara membangun nepotisme politik, tukar guling, dan bagi-bagi kue kepada para rente jabatan.

Nepotisme politik adalah mempertahankan kekuasaan dengan menunjuk/mengangkat anggota keluarga/kroni untuk menduduki jabatan negara dengan melanggar hukum, dan nepotisme biasa dilakukan oleh pemimpin diktator/otoriter.

Di Indonesia nepotisme politik pernah terjadi di era rezim orde baru pimpinan Soeharto, dimana dia dan kroninya digulingkan melalui demonstrasi akbar dengan jargon Korupsi Kolusi Nepotisme(KKN) tahun 1998.

Namun di era reformasi/demokrasi seperti sekarang, penggapaian kekuasaan oleh para politisi dengan menjadikan dinasti(keturunan)dan anggota keluarga lainya untuk memegang jabatan lembaga negara masih berlangsung dibawah sistem demokrasi berpayung hukum melalui pemilihan rakyat

Lihat saja menjelang Pilkada yang akan berlangsung bulan Desember 2020 mendatang, anggota keluarga sejumlah tokoh bakal ikut serta mencalonkan diri untuk maju menjadi kepala daerah.

Sebut saja anak presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bakal maju jadi calon wali kota Solo, mantunya Boby Nasution bakal maju jadi calon wali kota Medan, anak Maaruf Amin Siti Nuhazizah dan ponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati juga digadang-gadang bakal maju sebagai calon wali kota Tanggerang Selatan.

Di samping itu banyak politikus lain yang pernah berkuasa mempersiapkan anggota keluarganya untuk menghadapi pemilihan umum 2024 dengan merekrutnya menjadi anggota dan pimpinan partai

Tetapi menggapai kekuasaan dan mempertahankan dinasti politik seperti itu sah-sah saja karena melalui mekanisme demokrasi berpayung hukum, hanya saja banyak kalangan yang menilainya tidak elok dari segi etika.

Mana ada etika di dunia politik?
Dan, upaya menjaga bangunan kekekuasaan dinasti melalui jalur demokrasi seperti itu terjadi dimana-mana negara di dunia ini. Di India dikenal adanya dinasti Indira Gandi, di Pakistan dinasti Ali Buto, di Miyanmar dinasti Aungsan.

Bahkan di negara “mbahnya” demokrasi modern, Amerika Serikat ada dinasti Kenedy, anak presiden George Bush yaitu George Bush Yunior menggantikan ayahnya seagai presiden berikutnya, Bill Clinton mencalonkan isterinya Hillary sebagai calon presiden, hanya saja kalah!

Di Indonesia sendiri kita megenal dinasti politik, antara lain: Keluarga Soekarno, Megawati Soekarnoputri (anak/presiden) Taufiq Kiemas (mantu/ketua mpr) Puan Maharani (cucu, Ketua DPR), Guruh Soekarnoputra (anak, anggota DPR) Puti Guntur Soekarno (keponakan Megawati dan Guruh, anggota DPR).

Keluarga Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (anak, Menteri Sosial), Siti Hediati Hariyadi (anak, anggota DPR), Prabowo Subianto (mantan mantu, Menteri Pertahanan).

Soemitro Djojohadikoesoemo (Menteri Keuangan), Aryo Djojohadikusumo (keponakan Prabowo; anggota DPR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (keponakan Prabowo, anggota DPR), Budi Djiwandono (keponakan Prabowo, anggota DPR).

Keluarga Mohammad Hatta (Wakil Presiden 1945–1956), Meutia Hatta (anak, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2009–2014).

Keluarga HabibieB. J. Habibie (Presiden 1998–1999) Rusli Habibie (keponakan, Gubernur Gorontalo).

Keluarga Abdurrahman Wahid (Presiden 1999–2001) Lily Chodidjah Wahid (adik, anggota DPR 2009–2014), Muhaimin Iskandar (keponakan, wakil ketua DPR).

Keluarga Ratu-Tubagus, Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten 2005–2014), Andika Hazrumy (anak Wakil Gubernur Banten), Andiara Aprilia Hikmat (anak; anggota DPD), Adde Rosi Khoerunnisa (menantu anggota DPR), Tanto Warsono Arban (menantu Wakil Bupati Pandeglang), Tubagus Haerul Jaman (adik tiri anggota DPR), Ratu Tatu Chasanah (adik Bupati Serang), Ratu Ria Maryana (adik tiri Wakil Ketua DPRD Kota Serang).

Keluarga Amien Rais (Ketua MPR 1999–2004), Ahmad Hanafi Rais (anak, anggota DPR)Hanum Salsabiela Rais (anak, anggota DPRD), Ahmad Baihaqi Rais (anak anggota DPRD).

Di Sulawesi Selatan sejumlah anggota keluarga Yasin Limpo juga menjabat kepala pada lembaga pemerintah daerah.

Menggapai kekuasaan dengan semangat kedisnatian akan menimbulkan sejumlah dampak negatif, dimana fungsi ideal partai sebagai instrumen rekruitmen akan tersumbat, partai atau lembaga politik hanya akan menjadi mesin pencari kekuasaan, rekruitmen pimpinan berdasarkan popularitas(tanpa kapasitas) dan berdasarkan kekayaan, menutup peluang kader-kader handal yang berpengalaman untuk memimpin, juga akan menimbulkan Kolusi Korupsi Nepotisme gaya baru**


Penulis adalah pemimpin redaksi dMagek.ID

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here