Beranda Kolom Bagi Kita Rakyat Indonesia “Pancasila hanya Satu”, Sesuai Dalam Mukadimah UUD 1945

Bagi Kita Rakyat Indonesia “Pancasila hanya Satu”, Sesuai Dalam Mukadimah UUD 1945

0
Foto Mediaindonesia.com

Oleh : Djafar Badjeber

Bulan Mei lalu kita dikejutkan munculnya RUU Haluan Ideologi Negara (HIP) yang menimbulkan protes dan unjuk rasa hampir seluruh Indonesia secara besar-besaran. Protes dan unjuk rasa ini mungkin tidak diperhitungkan oleh DPR RI selaku inisiator RUU HIP.

Juga terkesan munculnya RUU HIP di sah-kan secara diam-diam oleh DPR RI dalam sidang Paripurna tanggal 12 Mei 2020, yang sebelumnya telah dirapatkan dan diputuskan oleh Badan Legislasi DPR tanggal 22 April 2020. Saat diputuskan Baleg maupun di sah-kan dalam rapat paripurna nyaris luput dari pemberitaan media.

Selanjutnya DPR RI mengirim surat kepada presiden Joko Widodo tanggal 22 Mei 2020 .

Mengingat eskalasi protes dan unjuk rasa dimana-mana, tanggal 8 Juni 2020 presiden perintahkan Menko Polhukam untuk memberi keterangan pers yang intinya “menunda” pembahasan RUU HIP, sekaligus meminta DPR RI selaku pengusul RUU HIP untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat berharap presiden harus menolak RUU, mungkin sebagian belum paham tentang praktek Ketatanegaraan kita, dimana RUU HIP ini atas inisiatif DPR RI, bukan presiden atau penerintah, maka presiden hanya menunda (kata menunda bisa cepat, lama atau di peti-es-kan sendiri oleh DPR).

Sampai hari ini presiden tidak pernah memberikan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI, mengingat RUU HIP atas inisiatif DPR, maka DPR-lah yang berwenang untuk merubah,  menolak atau mencabutnya.

Konon ada fraksi tertentu tetap bernafsu ingin meneruskan atau ingin mengulang kembali pembahasan RUU versi baru dengan mengganti RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, misalnya.

Lantas bagaimana dengan fraksi yang telah menarik dukungan atas RUU HIP, apakah masih setuju mengusung RUU baru atau menolak lagi ?

Apabila terdapat fraksi yang ingin meneruskan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila jangan mengulangi kekeliruan dan substansi yang sama. Atau tetap menggunakan istilah trisila, ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Atau menggunakan pasal-pasal yang berpotensi merugikan sesama elemen bangsa. Juga agar TAP MPRS No. XXV/ MPRS/1966 dimasukkan dalam kinsideran.

Sebab bagi masyarakat Indonesia, “Pancasila hanya satu” (Logos, Pathos, dan Ethos).

Itu kondisi faktual penerimaan masyarakat atas Pancasila, karena masalah Pancasila sudah final sejak Tahun 1945.

Persoalan kekosongan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila harus dicari format yang pas sesuai dengan kondisi sosial politik masyarakat kita dan kepentingan Indonesia jangka panjang, jangan ada tafsir baru atas Pancasila.

Ideologi Pancasila sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, sebab ada ideologi Transnasional lama dan baru terus mengancam  bangsa kita. Apalagi sebagian kalangan muda kita belum terlalu paham dengan ideologi Pancasila, maka kelompok ini sangat rentan  “tergoda, terbujuk dan terprovokasi” ideologi lain, terutama  Komunisme, Radikakisme dan Liberalisme.

Kelemahan BPIP

Bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018,  pembentukan BPIP dengan Peraturan Presiden adalah produk hukum yang dibentuk tanpa keterlibatan DPR dan masyarakat, yang bisa menimbulkan kekhawatiran karena bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Selain itu BPIP tidak bisa berjalan mulus, sebab bisa terjadi hambatan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga lain ditingkat pusat dan daerah .

Bisa-bisa permintaan, peraturan dan petunjuk BPIP kepada lembaga lain, pusat dan daerah tidak terlalu dipatuhi. Selain itu , juga posisi tawar dan kedudukan BPIP terkesan lemah serta dianggap tidak penting karena bukan berbentuk Undang-undang.

Bila bentuk Undang-undang ada batasan-batasan dan pakem yang memagarinya sehingga dalam prakteknya tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan atau seperti pada masa lalu yang bersifat Top down dan indoktrinasi .

Saat ini kita mengalami kekosongan Pembinaan Ideologi Pancasila setelah TAP MPR No.II/MPR /1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila “dicabut” dengan TAP MPR No. XVIII/1998,   dan  Kepres No. 27 Tahun 1999 tentang Pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7)

Lantas dengan adanya kekosongan hukum tentang Ideologi Pancasila, mau di ke-manakan perjalanan bangsa ini ?

Bila tetap dianggap penting Pembinaan Ideologi maka rumuskan dengan bijak,  aspiratif, demokratis serta transparan sehingga tidak rentan dipersoalkan lagi.

Jangan ada lagi agenda tertentu, apalagi mengutak- katik Konsensus Nasional tentang Pancasila yang merupakan Dasar, Ideologi, Falsafah dan Sumber Hukum dalam praktek kita berbangsa dan bernegara.  

Bagi kita rakyat Indonesia “Pancasila hanya satu” yaitu yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945  !!

Satu hal yang perlu kita camkan pesan Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. “Jangan sampai Indonesia menjadi negara serba ada dan serba boleh”. Tentu setiap rezim pemerintahan harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya. Bawahlah Indonesia benar-benar di atas rel konstitusi dan di-abdikan sebesar-besarnya bagi hajat hidup rakyat sebagaimana diletakkan fondasinya oleh para pendiri negeri 18 Agustus 1945. Jangan dibelokkan ke arah yang salah.***

Penulis adalah anggota MPR RI 1987-1992

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here