Beranda Kolom Politik Dinasti, Sebuah Kultur Politik Yang Mendarah Daging Warisan Zaman Kerajaan

Politik Dinasti, Sebuah Kultur Politik Yang Mendarah Daging Warisan Zaman Kerajaan

0

“Walau orang kecil tapi mendapat wahyu dari Tuhan maka dia legitimate. Ini cara orang Jawa mengkompromikan sesuatu yang tidak biasa”

Oleh : Risa Herdahita Putri

camera Presiden Joko Widodo bersama anaknya, Gibran Rakabuming Raka saat menemui masyarakat dan pendukungnya di depan Istana Negara sesaat sebelum menuju tempat pelantikan presiden, Jakarta, Minggu (20/10). (Fernando Randy/Historia).

Jelang Pilkada serentak 2020, politik dinasti menjadi sorotan. Paling banyak dibahas adalah majunya putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo. Sedangkan iparnya, Bobby Nasution, maju sebagai calon walikota Medan.

Putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga maju dalam pemilihan walikota Tangerang Selatan, Banten. Ia akan bertarung melawan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Dalam kontes yang sama, ada Pilar Saga Ichsan sebagai bakal calon (bacalon) wakil walikota Tangsel. Ia adalah putra Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan keponakan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Masih ada lagi, Hanindhito Himawan Pramono, anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, maju dalam Pilkada Kediri. Irman Yasin Limpo, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang maju sebagai balon walikota Makassar.

“Ini bukan fenomena tapi juga tradisi,” kata Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada, dalam dialog sejarah “Riwayat Dinasti Politik” live di saluran Facebook dan Youtube Historia.id, Selasa, 28 Juli 2020.

Akarnya bisa ditarik jauh ke masa lalu. Tradisi yang dimaksud Margana itu berawal dari budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme.

“Memang budaya politiknya mengarah ke sana, garis keturunan ayah diutamakan. Hampir semua kerajaan di Indonesia menerapkan tradisi ini, termasuk dari masa Hindu, Buddha, dan Islam,” kata Margana.

Margana menilai, ada jurang antara jalan politik demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia pada masa modern dengan kultur yang dibawa oleh orang-orang yang menjalankannya. Kultur ini tak mudah hilang begitu saja.

“Teori bisa kita aplikasikan, institusinya bisa kita bentuk, tapi orang yang mengisi di lembaga-lembaga yang juga menjalankan kekuasaan itu, kulturnya masih feodal,” kata Margana.

Politik dinasti relatif lebih banyak ditemukan di Jawa dibanding di tempat lain. Margana berpendapat, ini ada hubungannya dengan langgengnya tradisi kerajaan di Jawa. Sudah sejak abad ke-7 orang Jawa terbiasa dengannya.

Sumber-sumber dari masa Jawa kuno jelas menyebutkan konsep kekuasaan. Terlihat dari gelar penguasa atau raja. Konsep dewa raja pada zaman Hindu dan Buddha berarti raja memiliki sifat kedewaan.

“Maknanya, apapun titah dia harus jadi undang-udang. Jadi absolut, pantang diubah, harus dipatuhi karena dia bukan hanya raja, dia juga dewa yang mengatur rakyatnya,” ujar Margana.

Dalam politik dinasti garis keturunan menjadi penting bagi seseorang yang ingin menjadi penguasa. Saking pentingnya dalam beberapa kasus raja-raja sampai harus merunut dan menyatakannya di hadapan publik.

Seperti disebutkan dalam Prasasti Mantyasih (907). Raja Dyah Balitung menarik urutan raja-raja pendahulunya hingga Sanjaya, raja pertama Mataram Kuno dari Dinasti Sanjaya.

Menurut Dwi Cahono, arkeolog dan sejarawan Universitas Negeri Malang, Balitung perlu melakukannya karena ada kemungkinan Balitung naik takhta bukan sebagai putra raja terdahulu. Statusnya adalah menantu yang kawin dengan putri mahkota.

Balitung pun memberikan anugerah kepada orang-orang yang berjasa dalam pernikahannya. “Hal ini penting untuk mengingatkan khalayak bahwa dia menantu tetapi tetap memiliki trah panjang raja-raja terdahulu,” kata Dwi.

Raja Airlangga juga begitu. Dalam Prasasti Pucangan (1041), dia membeberkan silsilahnya hingga Mpu Sindok, raja Medang Kamulan. Dia naik takhta di Medang melalui pernikahan dengan putri Dharmawangsa Tguh, raja terakhir Medang Kamulan.

“Sebenarnya ibunya (Airlangga, red.) punya hak atas takhta di Jawa, tapi dia tidak naik takhta dan malah menikah dengan Udayana di Bali,” kata Dwi.

Pada masa perkembangan Islam, yakni era Mataram, dikenal konsep Khalifatullah. Artinya raja adalah wakil Tuhan di bumi. Raja-rajanya menggunakan gelar, misalnya Sayidin Panatagama Khalifatullah.

“Konsepnya mirip. Sebagaimana dijelaskan dalam buku karya Soemarsaid Moertono dengan melihat kasus Kerajaan Mataram jelas bahwa raja-raja Mataram juga melanjutkan konsep dewa raja,” kata Margana. Buku dimaksud berjudul Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX.

Silsilah juga penting. Garis keturunan sang penguasa dibuat dari dua sisi yang disebut trah mangiwo dan manengen. Trah manengen merunut silsilah penguasa hingga era kenabian. Di Jawa, sering kali dalam suatu silsilah ditemukan nama nabi yang tidak begitu dikenal, misalnya Nabi Sis. Sementara trah mangiwo, silsilahnya diurutkan sampai tokoh-tokoh pewayangan hingga Parikesit, yaitu keturunan Pandawa terakhir.

“Artinya tak ada perubahan berarti dalam konsep kekuasaan. Dari kebudayaan Hindu dan Buddha ke Islam budaya politiknya tetap sama,” kata Margana.

Menurut Margana, orang Jawa mengenal trahing kusuma, rembesing madu, wijiling naratapa, tedaking andana warih. Seseorang untuk menjadi raja harus berdarah bangsawan, yaitu orang-orang yang darahnya merembes dari sultan yang bangsawan, pendeta atau ulama.

“Jadi hanya orang-orang itu yang dianggap bisa menjadi pemimpin,” kata Margana.

Kalau ada yang tidak sesuai kriteria itu tapi naik takhta, maka orang itu mendapat pulung. 

“Walau orang kecil tapi mendapat wahyu dari Tuhan maka dia legitimate. Ini cara orang Jawa mengkompromikan sesuatu yang tidak biasa,” kata Margana.

Kultur ini kemudian dipelihara oleh masyarakat sekarang dalam melihat seorang pemimpin. Kalau bukan seseorang yang dekat dengan bangsawan atau elite, paling tidak ia harus dari kalangan intelektual atau ulama.

“Biasanya seseorang yang mempromosikan kandidat, walaupun program ada, visi misi juga punya, tidak kalah penting dikaitkan dengan itu,” ujar Margana. “Itu alam bawah sadar.”

Dengan adanya jurang antara politik demokrasi yang dipilih bangsa Indonesia dengan kultur yang dibawa oleh orang-orang yang menjalankannya, maka politik dinasti sangat mungkin terus terjadi. Apalagi itu bukan praktik ilegal.

“Dalam undang-undang tak ada larangan. Masing-masing, setiap orang punya hak sama. Jadi sangat mungkin,” kata Margana.

Kendati tak persis seperti dipraktikkan pada masa lalu. Namun, dalam kasus Gibran dan Bobby misalnya, ada interpretasi bahwa efek dari sosok Joko Widodo masih berpengaruh.

“Jadi, kemungkinan dinasti politik ini akan terjadi tapi dalam tanda kutip. Tidak bisa juga serta merta disebut sebagai dinasti,” ujar Margana.

Apa yang diharapkan kini adalah kesadaran untuk kembali ke etika berpolitik. “Oke, semua orang berhak dipilih dan mencalonkan diri. Mungkin yang diharapkan ada kesadaran kultural atau etika. Misalnya, saya (Gibran, red.) akan maju setelah Jokowi tidak lagi menjabat,” kata Margana.

Namun, mengubah kultur politik bukan perkara mudah. Itulah mengapa Sukarno bicara revolusi belum selesai. “Salah satu yang paling penting adalah merevolusi kultur yang masih kolonial dan feodal,” kata Margana. “Harus cocok kan, institusinya demokrasi modern, tapi orang yang menjalankan, kulturnya masih feodal.”

Menurut Margana, salah satu caranya adalah memasukkan pembahasan soal budaya politik Indonesia ke dalam sistem pendidikan. Pendidikan politik seharusnya mengikuti kultur politik yang ada.

“Orang yang menguasai kultur politik di Indonesia berarti akan bisa memenangkan pertarungan ini,” kata Margana.

Penyelenggara Pemilu juga mesti memiliki pemahaman terhadap kultur politik. Termasuk bagaimana sistem pemilihan calon pemimpin bisa memunculkan banyak tokoh alternatif yang bisa dipilih rakyat.

“Sejauh mana mereka melihat ini sebagai fenomena yang tidak biasa dalam sebuah demokrasi. Kalau itu dianggap hal biasa matilah demokrasi kita,” kata Margana.

Pemimpin redaksi Historia.id, Bonnie Triyana yang memandu dialog sejarah, mengatakan adalah mimpi bersama demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga esensial. Semua pihak bisa bertarung dalam kontestasi pemilihan pemimpin di manapun wilayah administrasinya.

“Tanpa harus mengandalkan trah, tanpa harus menjual atau berdayakan suatu hal yang justru datang dari masa lalu sehingga membawa kita ke dalam kemunduran praktik demokrasi,” kata Bonnie.***

Artikel ini telah tayang pada laman Historia.id dengan judul “Riwayat Dinasti Politik”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here