Beranda Kolom Ketua MUI Mendatang Harus Memiliki Kualifikasi Keulamaan Yang Mumpuni dan Tidak Gampang...

Ketua MUI Mendatang Harus Memiliki Kualifikasi Keulamaan Yang Mumpuni dan Tidak Gampang Didikte

0
foto pikiraanrakyat.com

” Bagaimana mungkin, ada oknum wakil sekjen yang ceramahnya agak rasis dan bernuansa sara masih tetap dipertahankan. Ada juga yang mengusung ideologi di luar Pancasila, namun masih menjadi pengurus MUI”

Oleh : Prof Dr H Ahmad Rofiq MA

Sedianya Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia, (MUI) digelar pada 25- 27 Juli 2020, sesuai dengan tanggal kelahiran MUI, 26 Juli 1975. Karena implikasi pandemi Covid- 19, pelaksanaannya, menurut sumber yang bisa dipercaya, insya Allah akan dilaksanakan pada November 2020. Masih empat bulan lagi. Saya agak kaget ketika ditanya oleh teman media, yang tampaknya sedang melakukan jajak pendapat  atau semacam poling  untuk mencari kandidat ketua umum MUI 2020-2025.

Tampaknya di kalangan teman-teman media, sosok ketua umum MUI mendatang, merupakan isu yang sangat penting, strategis, dan akan menentukan arah bangsa ini ke depan. Setidaknya dalam ikut mengawal para pemimpin bangsa, MUI sebagai wadah berhimpunnya ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia, menjadi tumpuan harapan. Meskipun sebenarnya, rasanya agak tabu, mewacanakan siapa kandidat ketua umum, karena posisi dan jabatan di MUI selayaknya, tidak untuk diperebutkan. Biasanya, ulama yang sesungguhnya, berebut untuk tidak mau menduduki jabatan ketua umum.

Era dan nuansa perpolitikan kerakyatan dan kebangsaan, formula berlomba menolak jabatanî dalam situasi bangsa ini sedang didera berbagai macam permasalahan, para ulama tidak boleh tidak atau bahkan fardlu ain untuk ikut berada di garda depan. Apalagi, ketika muncul inisiasi dari para wakil rakyat yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan khususnya Pancasila yang mau ìdipreteli secara konstitusional melalui program dan langkah legislasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUUHIP) yang akan dibelok-belokkan menjadi trisila dan ekasila.

Tidak berlebihan bagi orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sejarah, betapa tidak mudahnya menyatukan berbagai pemikiran dari berbagai paham dan aliran, merumuskan Pancasila, sebagaimana yang disahkan pada 18-8- 1945 dalam UUD 1945. Rupanya masih saja ada pihak-pihak yang akan mengorek-ngorek luka sejarah lama dan menarik-narik Pancasila, dan dibelok-belokkan ke ideologi lain di luar Pancasila. Kiranya, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan langkah tersebut, bisa dikatagorikan makar konstitusional.

Dalam waktu yang sama, keberadaan MUI sebagai ahli waris para Nabi, dan karenanya menyandang amanat menjalankan tugas-tugas kenabian (prophetic) yang selama ini diposisikan sebagai Tenda Besar umat Islam, tentu syarat utama adalah sosok yang memenuhi kualifikasi ulama. Pertama, yang takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, hanyalah ulama (QS. Fathir, 28). Kedua, fungsi MUI yang menjalankan tugas himayatu d-din (menjaga agama), himayatu d-daulah (menjaga negara), dan himayatu l-ummah (menjaga umat), tentu membutuhkan kualifikasi ulama yang menguasai dengan baik ilmu agama dan umum sekaligus, meskipun ilmu umum yang terbatas, terutama berkaitan dengan politik ketatanegaraan (suyasah syaríiyyah).

Ketiga, seorang ulama harusnya alim (berilmu), faqih (ahli fiqh), amil (pengamal), abid (penghamba), aura (wirai), dan memiliki wawasan politik ketatanegaraan dan visioner. Kita semua dapat belajar dari pengalaman, ketika Prof Dr KH Maíruf Amin, yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum MUI, akhirnya ikut maju dan sekarang menduduki jabatan wakil presiden RI. Memang di negara demokrasi Pancasila, siapa pun berhak memilih dan dipilih menjadi pemimpin bangsa ini.

Keempat, jabatan ketua umum nonaktif yang masih dijabat oleh Prof KH Maíruf Amin, ini sedikit atau banyak memengaruhi netralitas dan independensi MUI dalam menyampaikan nasihat, fatwa, taushiyah, dan/atau rekomendasi kepada pemerintah. Bahkan harus diakui, dalam beberapa bulan terakhir, seakan terjadi rivalitas atau baca kostestasi — eksistensial antara pengurus eksekutif (tanfidziyah, meminjam Bahasa NU) dan Dewan Pertimbangan (Majlis Syura) MUI.

Kelima, kiranya banyak sosok ulama yang memenuhi kualifikasi tersebut, tetapi memang dibutuhkan ulama yang tidak mudah didikte meminjam Bahasa Gus Baha (KH Bahauddin Nur Salim) baik oleh pemerintah, maupun oleh ormas ke-Islaman yang boleh jadi ada yang menyimpan obsesi untuk mengubah Pancasila menjadi sistem ketatanegaraan lainnya.

Keenam, soal siapa figur ulama yang memenuhi kualifikasi sebagai ketua umum MUI masa khidmat 2020-2025, saya tidak berpretensi untuk menyebut nama. Karena boleh jadi akan disangka mencuri start dan lain sebagainya. Sejauh saya mengikuti dan aktif membantu para kyai dan ulama di MUI Jawa Tengah sebagai sekretaris umum 2000-2016, dan wakil ketua umum 2016-2021  aturan main dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PDPRT) MUI sudah cukup bagus memosisikan dirinya dalam kancah perjuangan, visi, misi, tujuan, dan agenda- agenda MUI dalam mengawal umat, bangsa, dan negara ini.

Ketujuh, tantangan yang dihadapi MUI ke depan, lebih variatif karena heterogenitas ormas Islam yang dinaunginya, visi-misinya. Ada yang tampilan casingnya ulama, akan tetapi pemikiran dan orientasinya tidak sejalan dengan visi dan misi MUI yang berobsesi mewujudkan generasi terbaik (khaira ummah). Sementara MUI mengedepankan dakwah dengan bijak (hikmah), nasihat yang baik (mauíidhah hasanah), dan dialog yang lebih baik (mujadalah bi l-lati huiya ahsan) (QS. An-Nahl (16):125). Bagaimana mungkin, ada oknum wakil sekjen yang ceramahnya agak rasis dan bernuansa sara masih tetap dipertahankan. Ada juga yang mengusung ideologi di luar Pancasila, namun masih menjadi pengurus MUI.

Kedelapan, keseimbangan antara radikalisme/puritanisme dan liberalisme, supaya Islam moderat atau Islam wasathiyah bisa dijaga, sekaligus menjaga NKRI berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Syukur MPR bisa mengembalikan kepasa UUD 1945 yang asli adalah misi penting MUI, agar bangsa ini tidak terjebak ke dalam ìkubangan sejarah lamaî yang mendera bangsa ini.

Munas Ke-10 MUI akan menjadi momentum sangat strategis dalam mengawal NKRI, umat dan bangsa ini ke depan. Karena itu, perlu dipersiapkan evaluasi dan perumusan program yang visioner, dan mengidentifikasi calon ketua umum yang memiliki kualifikasi keulamaan yang mumpuni dan istiqamah. Allah aílam bi sh-shawab.***

Artikel ini sudah tayang pada laman suaramerdeka.com dengan judul “Kualifikasi Kandidat Ketua Umum MUI”

Penulis Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, Guru Besar Pasca sarjana UIN Walisongo Semarang, dan Anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here