Beranda Kolom Setelah 75 Tahun Indonesia Merdeka, Kemiskinan, Korupsi dan Khianat Terhadap Pancasila.

Setelah 75 Tahun Indonesia Merdeka, Kemiskinan, Korupsi dan Khianat Terhadap Pancasila.

0
foto geotime.co.id

“Keserakahan telah menguatkan nyali para pejabat dan elite politik untuk melakukan tindak korupsi. Mereka tidak takut dengan tembok penjara karena fasilitas di penjara bisa dibeli”

Oleh : Prof. Dr. Warsono, MS

Setelah 75 tahun merdeka , Indonesia masih diliputi oleh kemiskinan. Badan Pusat Statistik merilis bahwa, sampai Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih berada pada angka 9,78 persen atau sekitar 26,42 juta jiwa.

 Pandemi Covid-19 telah memicu kenaikan jumlah orang miskin sebanyak 1,28 juta jiwa dari tahun 2019. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang sebelum Covid-19 terus mengalami peningkatan.

 Namun, dengan adanya pandemi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai pada minus 5 persen pada kuartal II. Pada kuartal ke III diharapkan menjadi minus 1 persen (Kompas.com, 12 Agustus 2020). Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga telah meningkatkan indeks Gini dari 0,380 pada 2019 menjadi 0,381 pada Maret 2020 (Republika, 14 Agustus 2020).

Rasanya sulit menalar mengapa Indonesia menjadi negara yang miskin, padahal semua potensi untuk menjadi negara kaya dimiliki. Indonesia memiliki sumber daya alam dengan berbagai bahan tambang, mulai dari minyak, batu bara, besi, nikel, emas, dan lainnya. Hutan di Indonesia menghasilkan berbagai aneka tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk menopang kesejahteraan rakyat.

Indonesia juga memiliki lautan yang kaya berbagai jenis ikan yang bisa menambah kesejahteraan rakyat. Indonesia juga memiliki tanah yang subur (gemah ripah loh jinawi tukul kang sarwo tinandur). Berbagai jenis tanaman pangan bisa tumbuh untuk menghidupi rakyat Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa Indonesia mampu menghidupi 250 juta penduduk.

Kesuburan tanah nusantara digambarkan oleh Koesplus bagaikan tanah surga, sehingga tongkat kayu dan batupun bisa jadi tanaman. Dengan kekayaan alam yang melimpah, para pujangga melukiskan kehidupan masyarakatnya penuh dengan rasa aman, damai, dan sejahtera (tata tentrem kerta raharja).

Rasa aman digambarkan dengan pernyataan sato iwen mulih nang kandange dhewe-dhewe. Kekayaan yang berupa ternak dibiarkan mencari makan sendiri. Setiap pagi dilepas dari kandang, dan kemudian sore hari kembali pulang ke kandang, tidak ada yang mencuri atau mengganggu.

Bukti bahwa Indonesia pernah mencapai suatu kehidupan yang sejahtera bisa ditemukan dalam warisan budayanya. Kita memiliki budaya yang adiluhung. Berbagai peninggalan budaya material seperti gamelan menunjukan bahwa bangsa kita pernah mencapai suatu kehidupan yang sejahteran, sehingga bisa mengebangkan seni yang adiluhung.

Dari sisi tatanan sosial, bangsa Indonesia juga memiliki nilai yang menjamin kehidupan yang damai dan berkeadilan. Sikap religius, toleransi, dan gotong-royong telah menjadi jiwa yang membimbing sikap dan perilaku setiap warganya. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari budaya bangsa yang tinggal di nusantara.

Oleh karena itu, saat ingin mencari dasar negara Indonesia, nilai-nilai tersebut digali oleh Soekarno dan diformulasikan dalam suatu rumusan yang diberi nama Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup dan ideologi yang memberi gambaran masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Visi Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun misi Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan keterbiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut para pendiri negara menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan sekaligus pedoman sikap dan perilaku seluruh warga negara baik sebagai pejabat negara maupun sebagai warga negara.

Para pendiri negara yakin bahwa dengan Pancasila, kehidupan amsyarakat yang adil dan sejahtera akan bisa diwujudkan. Namun, sampai saat ini kehidupan masyarakat masih jauh dari apa yang pernah digambarkan oleh para pujangga maupun Pancasila. Meskipun pemerintah terus berupaya mengurangi kemiskinan dengan melakukan pembangunan ekonomi, kesenjangan justru semakin melebar. Faktor utama yang menyebabkan kesenjangan sosial adalah sikap serakah.

Bagi pelaku usaha yang serakah, pembangunan ekonomi justru dipandang sebagai kesempatan untuk memupuk kekayaan sebesar-besar, dengan berbagi cara, termasuk dengan menyuap para pejabat.

Adapun bagi para pejabat dan elit politik yang serakah pembangunan merupakan kesempatan untuk korupsi. Mereka melakukan konspirasi dengan para pelaku usaha. Mereka secara bersama-sama melalukan berbagai cara agar bisa mengorupsi dana pembangunan. Akibatnya, pembangunan tidak memberi hasil yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang serakah. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin tinggi. Semakin gencar pembangunan dalam bidang ekonomi, semakin kuat ikatan antara pengusaha dan politisi yang serakah. Berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap para pejabat dan pengusaha, juga belum mampu mengurangi apalagi mencegah tindak korupsi.

Keserakahan telah menguatkan nyali para pejabat dan elite politik untuk melakukan tindak korupsi. Mereka tidak takut dengan tembok penjara karena fasilitas di penjara bisa dibeli. Berbagai kasus jual beli fasilitas di penjara sudah banyak terjadi. Bagi mereka yang punya uang, dipenjara hanyalah kos sementara, bukan suatu yang ditakuti.

Dari awal para pendiri negara telah sadar bahwa keserahakan bisa menghancurkan keadilan sosial. Oleh karena itu, mereka mengutuk keserakahan. Hal ini secara jelas diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada alinea pertama dengan tegas dinyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan perikeadilan. Sikap penjajah yang sewenang-wenang tidak sesuai dengan perikemanuiaan.

Sikap penjajah yang serakah jelas bertentangan dengan perikeadilan. Selama ada kesewenangan-wenangan pasti ada pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Dan selama ada keserakahan pasti ada ketidakadilan. Sikap serakah juga menandakan bahwa kita belum mengamalkan Pancasila. Keserakahan merupakan bentuk pengingkaran terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan menghambat terwujudnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sikap serakah juga tidak sesuai dengan sila pertama, karena tidak ada agama yang mengajarkan keserakahan. Sayangnya, nilai-nilai Pancasila belum menjiwai semua elit politik maupun warga negara Indonesia.

Maraknya perilaku korup dan kesenjangan sosial yang melebar membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila masih belum diikuti dan diamalkan oleh bangsa Indonesia, khususnya para elit politik dan penyelenggara negara.

Berkaitan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI ini, kita perlu melakukan refleksi diri, sebagaimana yang disampaikan oleh Yudi Latif, apakah kita lebih banyak mengikuti nilai-nilai Pancasila atau justru sebaliknya kita lebih banyak mengkianati Pancasila. Jika kita mengikuti, akan mendatangkan harmoni, tetapi jika kita mengkhianati, akan membuahkan kekacauan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Mengikuti atau Mengkhianati Nilai Pancasila?”

Penulis adalah Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here