Beranda Metropolitan Akhirnya Serikat Pekerja Sejahtera PT. GTRI Seret Manajemen PT. GTRI ke Meja...

Akhirnya Serikat Pekerja Sejahtera PT. GTRI Seret Manajemen PT. GTRI ke Meja Tripartit

1

TANGGERANG,dMagek.ID,- Kebijakan sepihak pemotongan gaji oleh anak perusahaan PT. Indonesia AirAsia, PT.GTRI terhadap ribuan karyawan dan buntunya komunikasi  antara kedua belah pihak, akhirnya  Serikat Pekerja Sejahtera PT.GTRI membawa kasus ini ke Disnaker kota Tanggerang.

Berdasarkan informasi yang didapat dMagek.ID dilapangan, Serikat Pekerja Sejahtera PT.GTRI sudah mencoba melakukan perudingan dengan mengirimkan surat secara resmi sebanyak 3 kali berturut-turut, surat ajakan berunding (Bipartit), namun tidak mendapat respon positif dari pihak manajemen PT. GTRI,  

Dengan tidak adanya respon dari manajemen PT.GTRI, SPS PT. GTRI memutuskan berkirim surat kepada Disnaker kota Tanggerang untuk melakukan mediasi dan upaya Tripartit antara mereka dengan pihak perusahaan.

Sebagaimana diketahui bahwa PT. Garda Tawang Reksa Indonesia atau PT GTRI adalah anak perusahaan dari PT. Indonesia AirAsia, perusahaan penerbangan low cost carrier  yang bermarkas besar di Kuala Lumpur Malaysia.

Hampir seluruh karyawan PT GTRI tadinya adalah karyawan tetap dari PT Indonesia AirAsia, pada tahun 2017 para karyawan tetap ini dialih-dayakan kepada PT. GTRI untuk melakukan tugas-tugas pokok penerbangan atau core business airlines pada area terminal dan apron (pasasi dan ramp).

Dalam masa pandemi COVID-19 ini manajemen PT. GTRI mengambil kebijakan pemotongan gaji yang bervariasi antara sekitar 25 % sampai 75% pada beberapa level yang ada, dan pemotongan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Juli 2020. mirisnya justru staf pada strata terendah mendapat pemotongan yang terbanyak dengan hanya menerima upah bersih 1 juta rupiah perbulannya.

Hal ini jelas bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 pada pasal 90 ayat 2 “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan”.

Kemudian per tanggal 1 Agustus 2020 manajemen PT. GTRI juga “memaksa” karyawan untuk mengambil cuti diluar tanggungan sebagai dasar diberlakukan pemotongan gaji dengan skema 10 hari cuti diluar tanggungan, 10 hari kerja dan 10 hari libur kerja, padahal menurut ketentuan UU nomor 13 tahun 2003 pada pasal 93 ayat 2 :  “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:” pada huruf f : “pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;”

Hasanudin Muhammad Ikhwan sebagai Ketua Umum SPS PT. GTRI menyampaikan bahwa sebenarnya dari awal pihaknya sudah berupaya untuk melakukan perundingan tapi sepertinya selalu tidak direspon oleh pihak manajemen PT. GTRI hingga akhirnya terpaksa diambil langkah mediasi melalui Tripartit ini.

“Kita sudah mencoba melakukan upaya perudingan namun tidak digubris, tiga kali berturut-turut surat kami kepada pihak manajemen PT.GTRI, tidak direspon, makanya kami memutuskan membawa kasus ini ke Disnaker kota Tanggerang”. Terang Ikhwan.

Sementara itu, CEO PT. GTRI Mahisa Aditya Rachman saat dikonfirmasikan melalui sambungan telpon dan pesan pribadi WhatsApp sampai berita ini diturunkan tidak bisa dihubungi. Pesan melalui WhatsApp juga tidak dibaca.

Berdasarkan surat panggilan Disnaker kota Tanggerang No. 567.1/ 2335-HI/2020 kepada kedua belah untuk hadir di kantor Disnaker kota Tanggerang pada jumat (11/9/20)  pukul 10.00 WIB guna dilakukan upaya mediasi.***(TimRedaksi)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here