Beranda Kolom PKI, Narasi September Yang Selalu Panas

PKI, Narasi September Yang Selalu Panas

0
Sujono Putra Karto Suwiryo gembong DI/TII, Amelia Yani putri korban G 30 S dan Ilham Aidit putra Ketua PKI DN Aidit saling berangkulan menuju masa depan yang cerah(foto google)

Oleh : Kasra Scorpi

Peristiwa pembunuhan perwira tentara oleh tentara pada dini hari 1 Oktober 1965 yang populer disebut dengan G 30 PKI selalu menjadi narasi dan pembicaraan hangat di tengah masyarakat setiap bulan September, terutama sejak pasca reformasi 1998.

Pembicaraan itu riuh rendah, panas dan memicu kontroversial dikalangan masyarakat, sehingga mengkhawatirkan timbulnya perpecahan diantara anak bangsa.

Padahal secara normatif dan konvensional peristiwa ini telah divonis sebagai upaya PKI yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Soviet-Indonesia berhaluan komunis.

Secara yuridispun ajaran komunisme, marxisme, leninisme serta PKI telah dilarang di Indonesia melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966.

Baca juga : DPP PERBUMMA Adat Nusantara, Matangkan Konsep Salatiga Menyapa Dunia

Namun secara sosiologis ajaran itu dipercayai sebagian masyarakat masih berkembang, bahkan ada yang masih menyebut PKI masih eksis dan hal ini dijadikan komoditas politik tersendiri oleh kalangan tertentu.

Sejak awal, tragedi 1 Oktober 1965 memiliki beragam istilah seperti, G 30 S/PKI yang digunakan oleh Orde Baru.

Gestapu singkatan dari Gerakan September Tiga Puluh, istilah ini muncul 1 Oktober 1965 oleh kalangan mahasiswa yang mengindentikan dengan Gestafo, polisi rahasia Prusia dengan tugas utama memantau dan membasmi lawan-lawan politik.

Gestok singkatan dari Gerakan Satu Oktober sebuah istilah yang digunakan oleh Soekarno karena peristiwa pembunuhan perwira TNI terjadi dini hari 1 Oktober 1965.

Baca juga : Waduk Katulampa Bogor Siaga 3, Jabodetabek Hujan Dengan Intensitas Sedang

G 30 S merupakan nama gerakan yang ditetapkan oleh Aidit dan Syam/Kamaruzzaman pada rapat PKI 29 September 1965. Namun kemudian gerakanya diundur sampai dini hari 1 Oktober 1965.

Ada lagi sejumlah kalangan yang menggunakan istilah G 30 S-PKI, dengan tanda penghubung(-) karena gerakan itu memiliki korelasi dengan PKI.

Sementara itu Benedict Anderson dan Ruth McVey, dua orang akademisi spesialis Asia Tenggara dari Universitas Cornell di Ithaca, Amerika Serikat, menyebut gerakan ini dengan Kudeta 1 Oktober 1965.

Dalam pembicaran mengenai G 30 S setiap September, yang mengundang kontroversial adalah soal siapa dalang dari peristiwa ini? Apakah dalangnya tunggal, murni PKI atau dalangnya tidak tunggal, dengan arti ada pihak lain yang ikut serta. Kalau soal pelakunya sudah jelas yakni tentara yang dikomandoi komandan Cakrabirawa Letkol Untung.

Baca juga : Akankah Gubernur Sumbar dari Polisi Yang Lahir di Kaki Bukit Lagi…

Dalam narasi cerita warung kopi, artikel di media, dan talk show di televisi serta pada acara diskusi lainya, orang yang juga selalu disebut-sebut dalam pusaran sekaitan pembicaraan G 30 S adalah tiga tokoh sentral, Aidit, Soekarno dan Soeharto.

Dalam pembicaraan, beragam sumber informasi dan kesaksian tokoh yang terlibat dibentang mulai dari sejarah tulisan rezim pemenang(writing by the victory), tulisan pakar internasional, kesaksian orang yang terlibat seperti kesaksian Abdul Latif Komandan Brigade Infanteri (Brigif) I Kodam V Jakarta Raya dan kesaksian mantan Waperdam Subandrio dan lainya, dimana informasi itu juga mengandung kontroversial.

Memang informasi sejarah tidak selalu baku dan tidak tunggal, apalagi bagi sejarah kontemporer yang pelakunya masih ada yang hidup. Informasi sejarah memiliki pembanding.

Salah seorang pelaku sejarah dalam peristiwa tersebut, pelukis Djoko Pekik seniman Lekra yang membantah bergabung dengan PKI mengatakan, kemungkinan besar peristiwa pada tahun 1965  merupakan kesalahan bersama. Sehingga permintaan maaf  peristiwa G30S/PKI bukanlah suatu yang harus dilakukan.

Baca juga : Kopi Lasi “SELARAS ALAM” Adanya di Istana Rakyat

“Sing wis yo wis (yang sudah terjadi ya sudah), saat ini kita bersatu saja membangun kemerdekaan kita,” ujar Joko dalam acara Indonesian Lawyers Club, Selasa (29/9/215).

Masih dalam acara ILC itu, Fahmi Idris tokoh Golkar dan mantan menteri Orde Baru memberi ilustrasi menarik tentang “permusuhan” orang Jawa Timur dengan orang Jawa Barat, gara-gara peristiwa perang Bubat ratusan tahun silam pada zaman Majapahit – Pajajaran. Toh sekarang mereka sudah berdamai, perkawinan antara orang Jawa (Timur) dan orang Sunda sudah tidak tabu lagi, melupakan masa lalu yang kelam, walaupun “dalang” peristiwa perang Bubat yang menewaskan putri Sunda, Dyah Pitaloka dan Raja Pajajaran, Sri Baduga, tidak dimaafkan oleh orang Sunda dengan menolak memberi nama jalan Gajah Mada dan jalan Hayam Wuruk di kota-kota Jawa Barat.

Ex PKI dan simpatisannya dengan musuh-musuh PKI di masa lalupun seharusnya bisa berdamai saling memaafkan, menatap masa depan lebih optimis, tapi masing-masing boleh tetap mencatat “kesalahan” masing-masing pihak. Misalnya tujuh pahlawan revolusi yang dibunuh PKI adalah fakta yang sulit dibantah, walaupun ada pihak-pihak yang mulai melempar isu mengaburkan fakta.

Baca juga : Kebanggaan Rang Agam dalam Pilgub Sumbar Jangan Sampai Memicu Perpecahan Antar Sesama Warganya

Namun berdamai dengan sejarah sepertinya masih sulit dilakukan, pertengkaran sejarah ini tidak kunjung usai, yang memasgulkan adalah anak, cucu serta cicit yang moyang dan kakek neneknya PKI masih terus hadang dengan pedang stigma PKI.

Belum lama berselang dalam acara ILC, tokoh pers Sumbar Hasril Chaniago dan anggota DPR RI Arteria Dahlan saling “bergedigus” soal sebutan kakek PKI.

Sepertinya apa yang dilakukan moyang, kakek, nenek PKI merupakan genetik yang diturunkan kapada anak cucu dan cicit mereka. Kapan hal ini akan berakhir?

Sementara Amelia Yani putri Achmad Yani korban tragedi G 30 S dan Ilham Aidit putra DN Aidit telah berangkulan mereka lebih memilih masa depan yang cerah dari pada terpaku kepada masa lalu yang kelam.

Jumlah anak cucu dan cicit PKI jumlahnya cukup besar di tanah air dan tersebar ke seluruh daerah, karena PKI yang merupakan partai pemenang ke-4(15 %) dalam Pemilu 1955 pernah mengklaim anggotanya 27 juta lebih. Diantara anak, cucu, cicit mereka siapa tahu ada yang bertetangga, sekampung, ipar, besan kita, mereka saudara kita setanah air, kenapa mereka harus dihadang terus dengan stigma sejarah masa lalu.***

Penulis adalah Pemimpin Redaksi dMagek.ID

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here