Beranda Kolom Andre Rosiade dan Dugaan Politik Uang

Andre Rosiade dan Dugaan Politik Uang

0

Oleh: Miko Kamal

Andre Rosiade anggota dewan Republik. Banyak orang tahu itu. Partainya Gerindra. Partai yang baru saja didera masalah. Wakil ketua umumnya ditangkap KPK karena sengatan baby lobster.

Andre terpilih dari daerah pemilihan Sumbar 1. Raihan suaranya banyak, 133.994 suara. Terbanyak di dapilnya. Jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya waktu itu.

Sejak terpilih jadi anggota dewan, Andre termasuk wakil rakyat yang cukup aktif berkegiatan. Beberapa kelompok masyarakat di dapilnya disambanginya. Diberikannya bantuan. Baik dalam bentuk uang tunai maupun bentuk-bentuk lainnya. Baik yang dibagi-bagikannya sebelum pilkada maupun ketika tahapan pilkada sedang berlangsung.

Keaktifan Andre menjalankan tugas kedewanan harus dihargai. Saya ikut mengapresiasinya dalam hati. Tapi, ada yang berkelebihan dari Andre. Dia tidak mengagak-agak setiap yang dilakukannya. Semua dihampainya. Tidak peduli dengan sekat-sekat aturan yang membatasi.

Ini masa kampanye pilkada. Semua orang yang terlibat dalam tim pasangan calon tidak boleh sekehendak hatinya bertindak. Setiap langkahnya diintai.

Secara legal-formal, Andre adalah bagian dari tim sukses pasangan calon. Dia ketua penanggung jawab tim pemenangan Nasrul Abit – Indra Catri. Tertera jelas dalam Surat Keputusan Nomor 20/PKTS/TP_SUUS/X/2020.

Di samping sebagai ketua penganggung jawab, Andre juga adalah ketua DPD Gerinda Sumbar. Sebagai bagian dari tim sukses dan ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre terikat dengan aturan-aturan perkampanyeaan. Tidak sebebas pejabat negara lain yang tidak masuk dalam tim pemenangan.

Inilah yang tidak disadari Andre. Atau mungkin Andre tidak mendapatkan masukan yang layak dari tim hukumnya. Atau, malah dia tidak punya tim hukum yang mampu menasehatinya secara baik dan benar.

Di masa kampanye ini, Andre sibuk membagi-bagi bantuan. Baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk lainnya. Dari catatan yang saya pegang, bantuan yang dibagikannya, bukan berasal dari kantong pribadinya. Tidak pula dari uncang bapak-mandehnya. Bantuannya bersumber dari dana Program Kemitraan Berbasis Lingkungan (PKBL) beberapa Badan Usaha Milik Negara.

Sejak 11 Oktober 2020 sampai 21 November 2020, sudah Rp. 2.123.000.000 miliar bantuan yang diserak-serakkannya. Bantuan itu tersebar di Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.

Pada saat membagi-bagi bantuan, Andre memang tidak menyebut-nyebut pasangan calon guberbur dan wakil gubernur yang didukukungnya. Apatah lagi mengajak penerima bantuan memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan partainya.

Nampaknya itu strategi sederhana Andre untuk berusaha lepas dari jeratan hukum. Tapi, tentu tidak sesederhana itu ceritanya. Orang sudah tahu, pasangan Nasrul Abit dan Indra Catri adalah pasangan yang diusulkan dan didukung oleh satu partai saja. Gerindra. Tidak ada partai lain yang mengusulkan orang berdua ini.

Jadi, setiap kali Andre membagi-bagikan bantuan, di belakang kepala botaknya membayang-bayang wajah Nasrul Abit atau Indra Catri. Tidak mungkin wajah Mulyadi, wajah Buya Mahyeldi ataupun wajah Fakhrizal dan pasangannya yang membayang-bayang.

Dari sudut hukum, lingkup Politik Uang sudah terang. Bacalah Pasal 73 ayat (1) UU/2016 tentang Pilkada: calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Maksud pasal tersebut ada 3. Pertama, yang dilarang melakukan politik uang itu tidak hanya calon, tapi juga tim kampanye. Kedua, politik uang tidak terbatas memberikan saja. Menjanjikan untuk diberikan sesuatupun sudah terkategori sebagai Politik Uang. Ketiga, yang diberikan atau dijanjikan itu tidak harus dalam bentuk uang. Dalam bentuk materi lainnya pun bisa tercatat sebagai Politik Uang.

Hal menarik lainnya di dalam pasal tersebut adalah kehadiran frasa tim kampanye. Pembuat UU tentu punya rahasia mengapa frasa itu muncul. Feeling hukum saya, kehadiran frasa itu dimaksudkan untuk menghadapi tipu-tipu calon kepala daerah agar bisa lepas dari jeratan hukum karena punya proksi dalam operasi Politik Uang. Dengan kehadiran frasa itu, sekarang, tidak hanya calon saja yang dapat dijerat pasal Politik Uang. Tapi juga tim kampanyenya.

Jerat Politik Uang lainnya ada di dalam Pasal 187A ayat (1) UU Pilkada. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187A ayat (1) malah lebih luas. Tidak hanya menjerat calon dan tim kampanye saja. Orang yang tidak ada termasuk dalam struktur kampanye pun bisa kena jerat. Tangguknya rapat sekali.

Dari kedua pasal itu sebetulnya sudah sangat terang benderang. Politik Uang adalah soal serius. Bisa dilakukan oleh siapa saja, baik mengatasnamakan calon ataupun tidak. Bahkan, baik melalui tim kampanye atau tidak.

Politik uang dikategorikan serius karena dampaknya yang buruk terhadap masyarakat dalam sistim demokrasi. Dengan Politik Uang, berarti kekuasaan sudah dibelinya di muka. Setelah kekuasaan dibelinya tunai, apapun akan dilakukannya, kelak setelah berkuasa.

Pilkada tinggal menghitung hari. Semua kita pasti berharap pilkada yang berkualitas. Dari proses pilkada lahirlah pemimpin yang berkualitas, kompeten, yang dicintai rakyatnya. Begitulah harapan sebagian besar rakyat.

Semua kita bertanggung jawab menghentikan dugaan Politik Uang yang dilakukan Andre Rosiade. Semua sudah jelas. Sudah bergelanggang di mata orang banyak. Semua ahli hukum dan aktivis anti-korupsi harus bergerak bersama menyuarakan ini. Menyetopnya untuk kepentingan bersama.

Bawaslu tidak boleh tinggal diam. Harus bergerak dan bersuara. Ada atau tidak ada laporan, Bawaslu harus take action. Datanya mudah ditemukan. Intip saja akun instagram @andre_rosiade atau Facebook Page AndreRosiade. Bertemu semua datanya itu.

Penulis adalah Legal governance specialist di Padang

Padang, 27/11/2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here